• 0274 617885
  • keperawatan@poltekkesjogja.ac.id

Perencanaan Strategis

Visi Misi Kementerian Kesehatan RI adalah “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan”.

Misi :

  1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani
  2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan
  3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan
  4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

Nilai-nilai : “Pro Rakyat, Inklusif,Responsif, Efektif dan Bersih”. Badan PPSDM Kes Kemenkes RI menjalankan Misi Kemenkes RI  nomor 3, yaitu “Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumberdaya Kesehatan”.  Strategi Renstra Kemenkes yang dijalankan oleh badan PPSDM Kes adalah “Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu”

Seiring perubahan nomenklatur Departemen menjadi Kementerian pada tahun 2010, maka Politeknik Kesehatan Depkes Yogyakarta berubah nama menjadi Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta. Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta telah berperan dalam meningkatkan kualitas SDM Kesehatan yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Ini berarti, bahwa dalam lingkup Kementerian Kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta telah mendapat kepercayaan pengembangan SDM Kesehatan berskala Nasional, sedangkan secara kewilayahan melalui pendidikan tenaga kesehatan tersebut, Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta telah mengambil bagian dalam “menjadi perekat demi keutuhan NKRI” tercinta.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pada semua bidang, maka Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Pengelolaan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 417/KMK.05/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terhitung mulai Januari 2012 diberikan keleluasaan dalam mengelola keuangan secara mandiri.Dengan adanya pengelolaan keuangan BLU diharapkan agar Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dapat menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Mulai tahun 2012 terjadi pelimpahan Pembinaan Akademik di bawah Kemendikbud RI melalui Surat Keputusan Kemendikbud RI no. 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes RI dari Kemenkes RI kepada Kemendikbud RI.

Jurusan Keperawatan merupakan institusi pendidikan keperawatan yang bernaung di bawah Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, dibentuk oleh Kementerian Kesehatan mempunyai tugas meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendidikan Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah mencoba memadukan ilmu dan teknologi berdasarkan  kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Ka Badan PPSDM tahun 2013 untuk Program Diloma IV Keperawatan dan tahun 2006 untuk Program Diploma III Keperawatan, serta kurikulum tahun 2014 yang dimulai pada mahasiswa baru angkatan 2015. Kurikulum tahun 2014  yang dipadukan dengan muatan lokal dibuat dengan melibatkan beberapa pengguna lulusan (user) setempat.

Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta saat ini memiliki 2 (dua) Program Studi, yaitu Program Studi Diploma III Keperawatan dan Program Studi Diploma IV Keperawatan. Program studi Diploma III Keperawatan yang memiliki kelas reguler saat ini telah memiliki Akreditasi A berdasarkan SK LAM-PTKes No.0124/LAM-PTKes/Akr/ Dip/XI/2015 tanggal 8 November 2015. Program studi Diploma IV Keperawatan yang terdiri dari kelas regular dan kelas alih jenjang Keperawatan Anestesi juga telah mendapatkan Akreditasi A berdasarkan SK LAM-PTKes No.0506/LAM-PTKes/Akr /Dip/IV/2016 tanggal 17 April 2016.

Selain memiliki 2 (dua) program studi, juga didukung oleh tersedianya aset yang memadai yang terdiri dari  sumber daya, sumber dana, sarana prasarana maupun jumlah mahasiswa yang cukup besar pula.

Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memperoleh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan BLU Poltekes Kemenkes Yogyakarta. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), sangat dimungkinkan institusi pendidikan Poltekkes meningkatkan layanannya dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), yang sekaligus akan dapat meningkatkan peran dan fungsinya sebagai institusi pendidikan.Pengelolaan instititusi pendidikan dengan PPK-BLU, diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap sistem pengelolaan keuangan yang mandiri, fleksibel, transparan, efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mutu  lulusan.

 A. Landasan Penyusunan Renstra

  • Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  • Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  • Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  • Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.
  • Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga.
  • Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  • Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
  • Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006, tanggal 16 Februari 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang /Jasa pada Badan Layanan Umum.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.02/2006 tanggal 9 Agustus 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tanggal 6 September 2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
  • Peraturan Menteri Kesehatan No. 1575 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1295/Menkes/ Per/XII/2007.
  • Peraturan Menteri Kesehatan No. 890 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes Kementerian Kesehatan.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
  • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. OT.02.03/ I/4/03440.1 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Poltekkes
  • Keputusan Menteri Keuangan RO No. 417 / KMK/.05/2011 Tahun 2011 Tentang Penetapan Poltekes Kemenkes Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan PK-BLU
  • Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes RI dari Kemenkes RI kepada Kemendikbud RI.
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 03.05/I.2/03086/2012  tahun 2012, tentang  Petunjuk Tehnis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
  • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

B. Tata Nilai

  1. Nilai Dasar/Nilai Utama

Setiap individu yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta harus dilandasi dengan keimanan, disiplin, rajin,  jujur, adil, terbuka, lugas, konsisten, kebersamaan, profesional, dan saling menghargai, serta dapat mempertanggungjawabkan tugas dan tindakannya berdasarkan peraturan, etika, dan moral sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

  1. Nilai Pelayanan

Memberikan pelayanan yang bermutu secara konsisten dengan melakukan upaya peningkatan mutu produk dan jasa secara berkesinambungan yang berorientasi kepada kebutuhan pasar kerja internal (Kementerian Kesehatan) dan eksternal (stakeholder) antara lain: memperhatikan kepuasan pelanggan, kesetaraan, dapat dipercaya, tepat waktu, terjangkau,  sistematis, serta selalu dinamis dan inovatif.

  1. Nilai Manfaat

Menghasilkan produk dan pelayanan yang memberi manfaat bagi penyelesaian berbagai isu strategis yang dihadapi oleh stakeholder bidang kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan  kesehatan.

  1. Nilai Keunggulan

Penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mempunyai sifat inovatif, mandiri, berdaya saing tinggi, pantang menyerah, menjadi pusat unggulan dan rujukan (center of exellence and reference) bagi pengelola pendidikan tenaga kesehatan,  secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka memproduksi dan mengembangkan tenaga kesehatan yang bermutu dan kompetitif.

 

C. STRUKTUR ORGANISASI

D. ANALISIS SITUASI

  1. Latar Belakang

Analisis  situasi ini  merupakan bagian penting dalam penentuan strategi organisasi. Pada prinsipnya analisis ini mencakup peninjauan dan evaluasi atas masalah-masalah dan potensi-potensi yang dianggap sebagai kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesess), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats). Hal ini diperlukan agar organisasi dapat menetapkan strategi yang sesuai melalui diskusi secara profesional dan mendalam berdasar informasi-informasi yang dimiliki Prodi Profesi Ners Poltekkes Kementrian Kesehatan Yogyakarta dalam melakukan evaluasi diri secara jujur, dengan keterbukaan dan keberanian.

  1. Lingkungan Internal
  2. Kekuatan (Strengths):
  3. Bidang Pendidikan
  • Memiliki pengalaman menyelenggarakan pendidikan vokasi Prodi D3 dan D4 Keperawatan sejak tahun 1982.
  • Prodi-prodi di Jurusan Keperawatan telah terakreditasi “A” dari LAM-PTKes. Prodi D3 Keperawatan mendapatkan akreditasi “A” berdasarkan SK Perkumpulan LAM-PTKes No: 0124/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2015 tanggal 8 November 2015 dan Prodi D4 Keperawatan mendapatkan akreditasi “A” berdasarkan SK Perkumpulan LAM-PTKes No: 0506/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2016 tanggal 17 April 2016.
  • Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah terakreditasi “B” dari BAN-PT berdasarkan SK BAN-PT No: 1412/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
  • Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes RI dari Kemenkes RI kepada Kemendikbud RI.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012
  • Jumlah pendaftar yang masih cukup tinggi yang ditandai dengan rasio antara yang diterima dengan pendaftar adalah 4:1
  • Pengalaman mendidik mahasiswa untuk program pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia.
  • Memiliki pengalaman menyelenggarakan Prodi D4 Keperawatan dengan kekhususan tertentu:
  1. Prodi D4 Keperawatan Medikal Bedah Dasar diselenggarakan dari tahun 2008 s.d. 2012 dengan dasar hukum penyelenggaraan SK Menkes RI No. OT.01.01.1.4.2.01965.1 tanggal 23 April 2007.
  2. Prodi D4 Keperawatan Gawat Darurat diselenggarakan dari tahun 2008 s.d. 2011 dengan dasar hukum penyelenggaraan SK Menkes RI No. OT.01.01.1.4.2.01966.1 tanggal 23 April 2007.
  3. Prodi D4 Keperawatan Anestesi Reanimasi diselenggarakan dari tahun 2009 s.d. 2013 dengan dasar hukum penyelenggaraan SK Menkes RI No. OT.01.01.1.4.2.00636.I  tanggal 6 Februari 2008.
  4. Prodi D4 Keperawatan Anak diselenggarakan dari tahun 2011 s.d. 2013 dengan dasar hukum penyelenggaraan SK Menkes RI No. HK.03.05/I/II/4/2127.2/2010 tanggal 8 April 2010.
  • Memiliki 5 sistem komputerisasi akademik, yaitu kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS), Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru, Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI), Sistem Informasi Wisuda, Sistem Informasi Penelitian
  • Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan rata-rata > 3.25 dengan penyerapan lulusan di pasar kerja mencapai 100 % dan Lulusan bekerja sesuai bidang profesinya sebanyak 100 %.
  • Terdapat 122 naskah kerjasama atau kemitraan dengan 6 ruang lingkup kerjasama atau kemitraan, yaitu pendidikan, pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, penelitian, pemanfaatan lulusan, pengembangan institusi.
  • Terdapat kerjasama dengan Institusi Pendidikan di Luar Negeri (St Paul University Philippines).
  • Budaya meneliti telah menjadi tradisi di kalangan dosen dengan rata-rata penelitian mencapai 8 – 13 judul penelitian pertahunnya.
  • Memiliki Jurnal Ilmiah “Caring” untuk menampung karya penelitian dosen dan civitas lainnya.
  • Telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara rutin.

 

  1. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  • Memiliki dosen dengan kualifikasi S2 dan S3
  • Sebagian besar dosen (94%) mempunyai jabatan fungsional Lektor dan Lektor Kepala
  • Sebagian besar dosen (85%) telah memiliki Sertifikat sebagai Dosen Profesional
  • Rasio Dosen : Mahasiswa telah memenuhi kualifiasi standar dosen yaitu sebesar 1 : 10
  • Memiliki Dosen Prestasi tingkat Nasional di lingkungan Badan PPSDM Kes Kemenkes RI
  • Sebagian besar dosen (90%) telah menjadi nara sumber dalam berbagai even ilmiah nasional dan internasional
  • Memiliki Unit Kegiatan Mahasiswa yang tergabung dalam BEM
  • Beberapa dosen menjadi pengurus organisasi profesi (PPNI, HIPMEBI, HIPERSI, IPKKI, IPANI, IPKJI, HPMI, HIPKABI)

 

  1. Bidang Keuangan
  • Poltekkes Kemenkes Yogyakarta termasuk Jurusan Keperawatan sejak tahun 2011 telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan
  • Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sejak tahun 2012
  • Sumber pembiayaan ditunjang dari dana BLU dan APBN
  • Serapan anggaran rata-rata diatas 90%

 

  1. Bidang Sarana dan Prasarana
  • Jenis laboratorium dan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) yang lengkap
  • Jurusan Keperawatan telah dipercaya oleh Lembaga Penyelenggara Uji Kompetensi (LPUK) sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  • Sarana Pembelajaran di kelas telah sesuai standar
  • Memiliki mou dengan berbagai rumah sakit sebagai lahan praktik
  • Selalu terjadi penambahan referensi di perpustakaan setiap tahunnya terutama referensi keperawatan
  • Berlangganan Jurnal Ilmiah Internasional Online (EBSCO dan PROQUES)
  • Perpustakaan telah terakreditasi ISO 9001:2008
  • Tersedia fasilitas hot spot area dan Local Area Network
  • Memiliki asrama mahasiswa
  • Memiliki transportasi dalam bentuk bis, roda 4 dan roda 2
  • Memiliki 66.188 m² tanah bersertifikat
  • Memiliki 25.440m² luas bangunan

 

  1. Kelemahan (Weaknesses) :
  2. Bidang Pendidikan
  • Pelayanan administrasi akademik belum sepenuhnya terlaksana sesuai target hari (1 hari)
  • Benchmarking pengelolaan pendidikan belum maksimal dilakukan terutama dengan institusi luar negeri
  • Kegiatan nursing center belum terlaksana
  • Kerjasama dengan Rumah sakit di luar DIY dan Jateng belum optimal

  

  1. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pengembangan pendidikan berkelanjutan dosen sebagian besar masih tergantung dari program tugas belajar

  

  1. Bidang Keuangan

Belum semua kegiatan tercantum dalam pola tarif dan Standar Biaya Umum

  1. Bidang Sarana dan Prasarana

Belum terjadwalnya uji kalibrasi periodik peralatan laboratorium

  

  1. Lingkungan Eksternal
  2. Peluang (Opportunities)
  1. Bidang Pendidikan
  • Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  • Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas berpeluang untuk meningkatkan status kelembagaan.
  • Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memungkinkan untuk mengembangkan Pendidikan Diploma III, Diploma IV, Profesi, Magister Terapan, dan Doktor Terapan
  • Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  • Undang-undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
  • Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  • Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
  • Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
  • Permenkes No. 1796 Tahun 2012 tentang Registrasi Tenaga Kesehaan, yang menjamin tenaga kesehatan yang teregistrasi secara nasional
  • Permenkes No. 46 Tahun 2013 tentang Serifikasi Tenaga Kesehatan, yang menjamin tenaga ksesehatan yang berkompeten
  • Perkembangan IPTEK mendorong peningkatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
  • Perkembangan teknologi informasi dapat membantu memperpendek masa tunggu kerja sekaligus dapat meningkatkan daya serap lulusan.
  • Kurikulum berbasis kompetensi profesional secara praktis dan pragmatis berdasar kebutuhan user  dapat meningkatkan peluang pasar kerja  dan level  kepuasan pengguna lulusan.
  • Adanya kebijakan pengembangan daerah dalam bidang peningkatan SDM kesehatan
  1. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  • Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mendorong Pengembangan pendidikan dosen sesuai kualifikasi dan kompetensi akademik
  • Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tenatng Aparatur Sipil Negara
  • Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  • Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka kualifikasi nasional Indoensia (KKNI)
  • SMM ISO 9001:2008 mendorong terlaksananya program penjaminan mutu.
  • Sertifikasi Dosen, menjamin pengembangan profesionalitas dosen
  • Pasar bebas membuka peluang untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional maupun Internasional, antara lain Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
  • Kepmenkes No.HK.03.05/1.2/03086/2012, tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
  1. Bidang Keuangan
  • No. 23 Tahun 2003 tentang BLU, berpeluang untuk kemandirian dan  Otonomi lebih luas.
  • Keputusan Menteri Keuangan No. 417 tanggal 12 Desember 2011, tentang penetapan Poltekes Kemenkes Yogyakarta sebaga institusi yang menerapkan PK-BLU
  • Pasar bebas dapat memacu pengembangan jiwa kewirausahaan
  • Pasar bebas berpeluang menggali & mengembangkan unit bisnis yang Potensial
  1. Bidang Sarana dan Prasarana

Memiliki fasilitas laboratorium yang lengkap yang bisa dimanfaatkan untuk unit usaha

  1. Ancaman (Treats)
  2. Bidang Pendidikan
  • Munculnya pendidikan tinggi keperawatan baik negeri maupun swasta di Provinsi DIY
  • Belum menjadi prioritas utama oleh masyarakat dalam pemilihan pendidikan yang dituju
  • Persaingan untuk masuk pendidikan tinggi semakin ketat.
  • Institusi belum dapat mengakses dana hibah DIKTI
  1. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Masuknya tenaga asing memicu persaingan yang semakin ketat

  1. Bidang Keuangan
  • Biaya lahan praktik cenderung meningkat
  • Persaingan tarif / unit cost biaya pendidikan
  1. Bidang Sarana dan Prasarana
  • Pesatnya perkembangan teknologi baik teknologi alat kesehatan maupun AVA, yang menuntut adanya pengadaan peralatan baru.
  • Tingginya tuntutan pasar terhadap kompetensi lulusan